Kode Paket 50370127
Nama Paket PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR - Belanja Modal Laptop Paket Ulang Paket Gagal
Alasan Pembatalan Hasil evaluasi terhadap penawaran CV. Mega Surya Abadi dinyatakan Gugur
Alasan di ulang
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
29937768 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR - Belanja Modal Laptop APBD
Tanggal Pembuatan 13 Oktober 2021
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi DKI Jakarta
Satuan Kerja PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINSDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2021   
Nilai Pagu Paket Rp. 104.685.636,00 Nilai HPS Paket Rp. 104.682.600,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Lenteng Agung - Jakarta Selatan (Kota)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
SIUP KBLI 46511 Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer kualifikasi kecil
NIB atau TDP KBLI 46511 Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer kualifikasi kecil
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

2020

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya Surat kuasa apabila dikuasakan dan Kartu Tanda Penduduk.
Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Akan melaporkan kepada PAKPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Surat Pernyataan yang ditandatangani peserta berisi Yang bersangkutan dan manjemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan Yang bersangkutan berikut pengurusan badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementrianLembagaPerangkat Daerah atau Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementrian Lembaga Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara Pernyataan lain menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar da nada pemalsuan maka direktur utamapimpinan perusahaanpimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari selurh anggota konsorsiumkerja sama operasikemitraanbentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peserta Non Tender 1 peserta