Kode Paket 48554127
Nama Paket PENGADAAN TABLEAU
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
29560251 PENGADAAN TABLEAU APBD
Tanggal Pembuatan 9 Juni 2021
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi DKI Jakarta
Satuan Kerja BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2021   
Nilai Pagu Paket Rp. 271.022.510,00 Nilai HPS Paket Rp. 81.914.471,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA - Jakarta Pusat (Kota)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
SIUP KBLI 4651
NIB TDP
akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

Memiliki pengalaman i. Penyedia barangjasa pada divisi yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, dan ii. Penyedia barang sekurang-kurangnya dalam kelompokgrup yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak

Pakta Integritas a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme b. Akan melaporkan kepada PAKPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b dan c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Surat pernyataan yang ditandatangani peserta yang berisi a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam c. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana d. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementerianlembagaperangkat daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kementerianlembagaperangkat daerah yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara e. Surat pernyataan kebenaran dokumen dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utamapimpinan perusahaan bersedia dikenakan sanksi administrative, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan perdata danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan f. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual selama 1 satu tahun g. Pernyataan tidak menuntut apabila anggaran tidak tersediaterealisasi
Peserta Non Tender 3 peserta