Informasi Paket
Kode Paket 47534127
Nama Paket Pengadaan Seragam Petugas Keamanan Kantor
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
28610647 Pengadaan Seragam Petugas Keamanan Kantor APBD
Tanggal Pembuatan 28 Maret 2021
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi DKI Jakarta
Satuan Kerja BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2021   
Nilai Pagu Paket Rp. 121.892.320,00 Nilai HPS Paket Rp. 110.880.000,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • DKI Jakarta - Jakarta Pusat (Kota)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
izin usaha KLBI 4641
Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya
Surat Kuasa apabila dikuasakan
KTP direktur dan Kuasa apabila dikuasakan
TDPNIB
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

a. Penyediaan barang pada divisi yang sama1 paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan kontrak dan BAST dan b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompokgrup yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
6. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi 1 Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 2 Akan melaporkan kepada PAKPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini. 3 Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2 dan 3 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi 1 yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan 2 yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam 3 yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana 4 pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara 5 Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan 6 Secara Hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak. 7 Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utamapimpinan perusahaanpimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsiumkerja sama operasikemitraanbentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 8 Menyampaikan surat pernyataan tidak akan menuntut secara pidana, perdata dan ganti rugi apabila proses penyedia, pelaksanaanpekerjaan, DPA tidak dilaksanakan dan atau anggaran kurang dari nilai pagu anggaran.
Peserta Non Tender 2 peserta