Informasi Paket
Kode Paket 43223127
Nama Paket Penggantian Suku Cadang Lift Abdul Muis dan Samsat Utara Pusat
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
19167019 Penggantian Suku Cadang Lift Abdul Muis dan Samsat Utara Pusat APBDP
Tanggal Pembuatan 15 Oktober 2019
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi DKI Jakarta
Satuan Kerja BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Penunjukan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBDP 2019   
Nilai Pagu Paket Rp. 582.407.100,00 Nilai HPS Paket Rp. 460.282.020,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Gedung Dinas Teknis Abdul Muis dan Gedung Samsat Utara Pusat - Jakarta Pusat (Kota)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
SIUP atau IUI pemeliharaan dan penggantian suku cadang elevator yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
Tanda Daftar Perusahaan 28240
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT tahunan 2018
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

Memiliki Pengalaman a. Penyediaan jasa pada divisi bidang usaha industri alat berat dan alat pengangkat, termasuk instalasi dan pemeliharaannya paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kuran waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak b. Penyediaan jasa sekurangkurangnya dalam kelompok yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak
Tenaga Teknis
Jenis Kemampuan Kemampuan Teknis Pengalaman Kemampuan Manajerial
pemeliharaan lift pemeliharaan lift minimal 1 tahun -
Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan
Nama Spesifikasi
peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual -
Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan a. Akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya. b. Surat kuasa apabila dikuasakan dan c. Kartu Tanda Penduduk
Surat pernyataan integritas meliputi a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. b. Akan melaporkan kepada PAKPA jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan ini c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan ketentutan peraturan perundangundangan dan d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam point a, b dan c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Surat pernyataan yang ditandatangani peserta yang berisi a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan. Tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam. c. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana d. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementrianLembaga Perangkat Daerah atau Pimpinan dan Pengurus badan usaha sebagai pegawai KementrianLembaga Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan negara. e. Memiliki minimal 1 satu orang tenaga terampil tetap, minimal lulusan SMA atau sederajat yang mampu melakukan pemeliharaan lift, dengan pengalaman minimal 1 satu tahun dibuktikan dengan ijazah, bukti potong pajak penghasilan form 1721 dari perusahaan. f. Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen yang disampaikan benar dan jika kemudian hari ditemukan datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utamapimpinan perusahaan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir Tahun 2018
Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN paling kecil 50 lima puluh persen dari nilai HPS senilai minimal Rp. 230.142.000
Peserta Non Tender 1 peserta