Informasi Paket
Kode Paket 37611127
Nama Paket Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus Merk Harley Davidson
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
20474956 Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus Merk Harley Davidson APBD
Tanggal Pembuatan 11 Maret 2019
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi DKI Jakarta
Satuan Kerja DINAS PERHUBUNGAN
Jenis Pengadaan Jasa Lainnya
Metode Pengadaan Penunjukan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2019   
Nilai Pagu Paket Rp. 468.477.900,00 Nilai HPS Paket Rp. 468.477.900,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Jl Taman Jatibaru No 1 Jakarta Pusat - Jakarta Pusat (Kota)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP Bidang usaha KBLI 4540 Perdagangan, reparasi, perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya, Kualifikasi Kecil/ Non Kecil
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT tahun 2017
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

a Penyediaan Jasa Lainnya pada divisi 87 Jasa perawatan, perbaikan dan instalasi yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak b Penyediaan Jasa Lainnya sekurang-kurangnya pada kelompok grup 8714 Jasa perawatan dan perbaikan mesin trasportasiangkutan dan peralatannya paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dan c Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai total HPS.
Penyedia merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk ATPM atau Dealer Resmi, ATPM yang dibuktikan dengan surat penunjukan ATPM atau Dealer resmi
Memiliki Tanda Daftar Perusahaan TDP.
Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan a. Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya b. Surat Kuasa apabila dikuasakan c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila dikuasakan dan d. Kartu Tanda Penduduk.
Pernyataan Pakta Integritas meliputi a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme b. Akan melaporkan kepada PAKPAAPIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata danatau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembaga Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi dan f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utamapimpinan perusahaanpimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir, khusus untuk Peserta Non Kecil.
Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN paling kecil 50 lima puluh persen dari nilai HPS,
Peserta Non Tender 1 peserta