Kode Tender |
46958127 |
Nama Tender |
JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN TINGGI JAKARTA
|
Rencana Umum Pengadaan |
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana | |
---|
27023519 | JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN TINGGI JAKARTA | APBDAPBD | | 27023519 | JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN TINGGI JAKARTA | APBDAPBD | |
|
Tanggal Pembuatan |
12 Januari 2021 |
Keterangan |
|
Tahap Tender Saat ini |
Kirim Persyaratan Kualifikasi [...] |
Instansi |
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta |
Satuan Kerja |
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
Kategori |
Jasa Konsultansi Badan Usaha
|
Sistem Pengadaan |
Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya |
Tahun Anggaran |
APBD 2021 APBD 2022 |
Nilai Pagu Paket |
Rp 4.279.953.524,00 |
Nilai HPS Paket |
Rp 4.276.855.000,00 |
Jenis Kontrak |
Cara Pembayaran |
Waktu Penugasan |
Lokasi Pekerjaan |
- JL. HR RASUNA SAID NO. 2, KUNINGAN TIMUR, KECAMATAN SETIA BUDI - Jakarta Selatan (Kota)
|
|
|
Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/LegalitasIzin Usaha |
---|
Jenis Izin | Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi | IUJK | Ijin Usaha Jasa Konstruksi | SBU | Sertifikat Badan Usaha dengan kualifikasi usaha besar serta disyaratkan Sub Klasifikasi Jasa Manajemen Proyek terkait Konstruksi Bangunan KL403 |
| Memiliki TDP atau NIB
| Memiliki NPWP
| Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2019
| Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
| Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP.
| Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
| Tidak masuk dalam Daftar Hitam
| Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
|
Persyaratan Kualifikasi TeknisMemiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun
| Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan Manajemen Proyek bangunan gedung atau Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung
|
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan KeuanganMemiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 50 lima puluh per seratus dari nilai total HPS. Peserta menyampaikan laporan keuangan minimal tahun 2019 melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan. Laporan keuangan yang telah diaudit harus dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian untuk kualifikasi menengah dan besar
|
|
Peserta Tender |
46 peserta |