Informasi Tender
Kode Tender 35809127
Nama Tender Pembangunan Ruang Publik dan Balai Warga di Pulau Kelapa
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
18473066 Pembangunan Ruang Publik dan Balai Warga di Pulau Kelapa APBD
18473066 Pembangunan Ruang Publik dan Balai Warga di Pulau Kelapa APBD
18473066 Pembangunan Ruang Publik dan Balai Warga di Pulau Kelapa APBD
Konsolidasi ?
Tanggal Pembuatan 2 Oktober 2018
Tahap Tender Saat Ini Tender Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi DKI Jakarta
Satuan Kerja SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEP SERIBU
Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Reverse Auction? Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction
Tahun Anggaran APBD 2018     APBD 2018     APBD 2018    
Nilai Pagu Paket Rp. 2.257.379.773,00 Nilai HPS Paket Rp. 2.201.247.375,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Pulau Kelapa - Adm. Kepulauan Seribu (Kab.)
Kualifikasi Usaha Kecil
Syarat Kualifikasi
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
Jenis Izin Klasifikasi
SIUJK Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku;
Sertifikat Badan Usaha SBU yang masih berlaku (proses perpanjangan tidak berlaku) dengan KKlasifikasi Bangunan Gedung dan Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009) dengan kualifikasi usaha kecil;
Tanda Daftar Perusahaan TDP yang masih berlaku;
Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa

10%
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

2017
Pengalaman Pekerjaan

pengalaman melaksanakan pekerjan, paling sedikit 1 satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta dibuktikan dengan melampirkan kontrak, BAST dan bukti potongan pajak sesuai kontrak
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Memiliki NPWP
Tenaga Teknis

sesuai dengan KAK yang diupload ke dalam LPSE DKI Jakarta
Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan

sesuai dengan KAK yang diupload ke dalam LPSE DKI Jakarta
Memiliki alamat kantor Perusahaan yang jelas dan dapat dijangkau dalam jasa layanan pengiriman dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan status dalam masa perpanjangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan ini.
Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 yang masih berlaku, hasil pemindaian scan
Sertifikat kepesertaan Badan Pelayanan Jaminan Sosial BPJS dilampiri bukti setoran 3 bulan terakhir
Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya bila ada, untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas PT, sesuai dengan Undang undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harus dilampiri bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
Memiliki Sisa Kemampuan Paket SKP
Memiliki surat dukungan keuangan dari Bank Pemerintah Swasta min. 10 dari nilai HPS.
Surat pernyataan tidak menuntut apabila pekerjaan tersebut tidak jadi dilaksanakandibatalkan karena proses penghapusan asset belum selesai.
Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta berisi a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam c. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana d. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai ementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti di luar tanggunan Negara e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan f. Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama pimpinan perusahaan pimpinan kopersai, atau kepala cabang dari seluruh anggota konsorsium kerja sama operasi kemitraan bentuk kerja sama lain tersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam,gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Peserta Tender 19 peserta