Informasi Tender
Kode Tender 35710127
Nama Tender Penataan Unit Usaha Lantai Dasar Cluster A dan B Rusun Marunda
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
18441456 Penataan Unit Usaha Lantai Dasar Cluster A dan B Rusun Marunda APBD
Tanggal Pembuatan 27 September 2018
Tahap Tender Saat Ini Tender Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi DKI Jakarta
Satuan Kerja SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAKUT
Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Reverse Auction? Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction
Tahun Anggaran APBD 2018    
Nilai Pagu Paket Rp. 8.719.653.188,00 Nilai HPS Paket Rp. 2.115.135.164,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Rusun Marunda - Jakarta Utara (Kota)
Kualifikasi Usaha Kecil
Syarat Kualifikasi
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
Jenis Izin Klasifikasi
Surat ijin Usaha Jasa Konstruksi SIUJK sesuai dengan klasifikasi bidang bangunan gedung (BG009) yang masih berlaku sampai dengan penandatanganan kontrak (untuk yang sedang proses perpanjangan dinyatakan gugur);
Sertifikat Badan Usaha SBU sub klasifikasi SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG 009) yang masih berlaku (untuk yang sedang proses perpanjangan dinyatakan gugur);
Tanda Daftar Perusahaan TDP yang masih berlaku;
Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa

10%
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

SPT Tahun 2017
Pengalaman Pekerjaan

Memperoleh Paling Kurang 1 Pekerjaan sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan melampirkan Kontrak Pekerjaan, BAST 1 dan BAST 2, kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Memiliki NPWP
Tenaga Teknis

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja KAK yang Diunggah ke dalam sistem LPSE DKI Jakarta
Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja KAK yang Diunggah ke dalam sistem LPSE DKI Jakarta
Persyaratan Kualifikasi lainnya yang ada dalam Kerangka Acuan Kerja
Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS dengan bukti iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan 3 Bulan terakhir Juni, Juli, Agustus 2018
Melampirkan rekening koran perusahaan 3 bulan terakhir Juni, Juli, Agustus 2018
Membuat surat pernyataan tidak menuntut apabila paket pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan
Memperhitungkan sisa kemampuan paket SKP dengan ketentuan SKP KP jumlah paket yang sedang dikerjakan KP Kemampuan menangani paket pekerjaan Untuk usaha kecil KP 5 Untuk usaha non kecil KP 6 atau KP 1,2 N N Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan pada kurun waktu 5 tahun terakhir
Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi i. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan ii. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam iii. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana iv. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara v. Membuat surat pernyataan tidak menuntut apabila proses pengadaan barang jasa tersebut dibatalkan, karena terjadi perubahan anggaran dan kepada penyedia tidak diberikan ganti rugi vi. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benartidak sesuai dan ada pemalsuan, maka direktur utamapimpinan perusahaanpimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsiumkerja sama operasikemitraanbentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Melampirkan salinan NPWP pengurus Perusahaan
Mempunyai Menguasai Tempat Usaha Kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa akan dilakukan klarifikasi dapat dijangkau dengan jasa pengiriman
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk meningkatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan i. Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan beserta dengan perubahannya dari Kementerian HUKUM dan HAM ii. Akta Pendirian Perusahaan beserta dengan perubahannya didaftarkan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri iii. Akta Otentik Kuasa Direktur, Apabila menggunakan kuasa Direktur.Peserta Wajib melampirkan akta pendirian dan perubahan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri secara lengkap,yang menunjukkan kewenangan Pemberi Kuasa iv. Kartu Tanda Penduduk untuk semua pengurus
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Peserta Tender 38 peserta